JAKARTA — Pelaku usaha meminta pemerintah fokus menurunkan biaya jasa kepelabuhanan untuk mendukung rencana penurunan biaya logistik terhadap produk domestik bruto jadi 19%.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan mengatakan rencana pemerintah menurunkan biaya logistik akan percuma, jika tidak diiringi dengan operator pelabuhan menurunkan biaya jasa kepelabuhanan.
Menurutnya, sekitar 60% dari pemicu tingginya biaya logistik di Indonesia adalah biaya kepelabuhanan yang tinggi.
SIAPKAN MONITORING
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Bay Mokhamad Hasani menegaskan pihaknya menyiapkan monitoring terpadu berbasis informasi teknologi (TI) untuk mengetahui tingkat kepadatan lapangan penumpukan atau yard occupancy ratio (YOR) dan pergerakan pelayanan kapal dan barang di Tanjung Priok.
Untuk membangun sistem berbasis TI itu, tegasnya, instansinya sudah mengusulkan kepada Kemenhub untuk menggelontorkan dana sebesar Rp2,5 miliar. “Anggarannya nanti di alokasikan melalui Kemenhub kepada OP Priok lewat daftar isian pelaksanaan anggaran 2015.”
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 23 Februari 2015
