Jakarta – Dalam rangka mendukung pembangunan nasional, diperlukan kebijakan integrasi dan pengembangan kawasan dan infrastruktur. Kebijakan itu diharapkan dapat menurunkan biaya logistik nasional sebesar 1,6%, memperbaiki konektivitas, dan menyeimbangkan arus perdagangan antara Indonesia Barat dan Timur.
Demikian yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha. Arif menyampaikan usai memenuhi undangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia di acara Indonesia – The Netherlands Business And Investment Forum On Infrastructure And Maritime, di Rotterdam, Belanda, Senin (23/9/2019).
Kebijakan dimaksud meliputi kebijakan Integrated Port Network melalui peningkatan performa antara lain di Pelabuhan Belawan, Kijing, Tg. Priok, Tg. Perak, Makassar, Bitung dan Sorong, pembentukan Aliansi Jaringan Pelayaran untuk meningkatkan efisiensi jaringan pelayaran, serta Pengembangan Industri yang terintegrasi dengan pelabuhan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan konektivitas.
“Integrasi pengembangan kawasan dan infrastruktur dibangun dengan menjadikan konektivitas laut, sebagai “back bone” sistem transportasi untuk menunjang kawasan hinterland,” ujar Arif.
Sebagai contoh, Pelabuhan Bitung yang akan terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi khusus Bitung serta dihubungkan dengan jalan tol Manado-Bitung untuk menunjang pergerakan barang dari pusat industri ke pelabuhan maupun sebaliknya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://news.detik.com/berita/d-4719797/tekan-biaya-logistik-kemenhub-rencanakan-pengembangan-kawasan-khusus
Salam,
Divisi Informasi
