Bisnis.com, JAKARTA – Konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merekomendasikan agar rute tol laut yang bersinggungan harus dihapus dan diserahkan kembali kepada perusahaan pelayaran swasta yang sudah lebih dulu di rute tersebut.
“Ada 13 rute di Indonesia Barat ke Timur yang rute tol lautnya bersinggungan dengan rute swasta. Barangnya diambil dari Surabaya. Kementerian Perhubungan memang perlu menganalisis dan menghapus rute yang bersinggungan ini,” tutur Wahyono Bimarso, Konsultan Bappenas yang juga Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Jumat (22/9/2017).
Wahyono menambahkan, pihaknya sudah mengingatkan pemerintah agar jangan sampai mengeluarkan kebijakan tol laut dengan rute bersinggungan. Yang sekarang sudah dilakukan oleh swasta harus dilanjutkan, jangan dimasuki oleh kapal pemerintah.
Menurutnya, kalau pun pemerintah masuk juga dinilai tidak akan mampu. “Kapal pemerintah tidak ada yang bisa. Kapal Pelni hanya 200 Teus, jumlahnya terbatas. Sementara swasta punya 1.000-2.000 Teus. Tol laut pemerintah tidak mungkin bisa bersaing dengan swasta. Pemerintah sedang membangun kapal kapasitas 100 Teus, tetapi itu juga tidak bisa bersaing dengan kapal 600 Teus seperti milik swasta,” tutur Wahyono.
Menurut Wahyono, yang dilakukan oleh Pelni sebagai perusahaan pelayaran yang ditunjuk pemerintah untuk tol laut juga tidak akan bertahan lama karena pemerintah juga tidak punya uang untuk terus memberikan subsidi. Muatan yang dibawa Pelni selama ini volumenya kecil, pasarnya setahun hanya 2000 Teus, padahal kalau kapal swasta bisa sampai hampir 3 juta Teus per tahun.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
