AMBON, KOMPAS — Pemerintah pusat lewat Kementerian Perdagangan diminta menetapkan standar harga jual barang yang diangkut menggunakan kapal tol laut. Hal itu membuat pemerintah daerah lebih mudah mengontol harga di pasar.
Demikian disampaikan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Gabriel Morwarin di Ambon, Maluku, Rabu (10/5). Aru merupakan salah satu dari tiga kabupaten di Maluku yang disinggahi rute tol laut. Kabupaten lain adalah Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya. Program tol laut merupakan kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk memangkas disparitas harga di wilayah timur Indonesia.
Seperti diberitakan, kendati disinggahi kapal tol laut sejak April 2016, harga barang di Dobo, ibu kota Kepulauan Aru, tidak berubah. Bahkan, harga barang cenderung naik (Kompas, 10/5).
Frekuensi Pengiriman
Dari Bali dilaporkan, PT Pelindo III optimistis penerapan tol laut bisa berjalan sesuai tujuan, yakni menekan harga barang di wilayah timur Indonesia. Sejumlah pelabuhan diperbaiki dan dilengkapi fasilitas bongkar muat.
Namun, evaluasi penerapan tol laut mencatat sejumlah persoalan, antara lain frekuensi pengiriman. Minimnya jumlah kapal menghambat interval waktu yang harusnya dipersingkat.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak Jumat, 12 Mei 2017
Salam,
Divisi Informasi
