REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tol Sumatra merupakan tulang punggung (backbone) pengembangan wilayah di Sumatra yang terdiri dari enam Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Pulau Sumatra, yakni Sabang-Banda Aceh-Langsa, Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru, Batam-Tanjung Pinang, Sibolga-Padang-Bengkulu, Jambi-Palembang-Pangkal Pinang-Tanjung Pandan, dan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api.
Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna, kehadiran jalan tol bertujuan mempercepat mobilitas barang dan jasa antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, tol juga berfungsi membangun keterkaitan antara pusat produksi (kawasan industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata) dengan outlet-outlet (pelabuhan/bandara) di Pulau Sumatra, sehingga mendorong pengembangan wilayah.
“Kelancaran mobilitas akan meningkatkan interaksi antar pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Herry dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (13/7).
Herry mencontohkan, keberadaan jalan tol Lampung-Palembang akan mempersingkat waktu tempuh dari sekitar 8-10 jam menjadi 3-4 jam. Kedua kota itu pun akan menjadi lebih dekat, sehingga meningkatkan interaksi ekonomi kedua kota yang sekaligus menumbuhkan pusat ekonomi baru.
“Hal yang sama juga terlihat dengan terhubungnya tol dari Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi sepanjang 61,7 kilometer yang dapat ditempuh dalam waktu satu jam,” ujar Herry.
Dalam rangka penyelesaian pembangunan tol Sumatra, pemerintah telah menugaskan PT Hutama Karya (HK) melalui Pepres Nomor 100/2014 dan Perpres Nomor 117/2015 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra. HK ditugasi membangun 24 ruas tol dengan delapan ruas tol di antaranya ditargetkan rampung pada 2019.
Sumber dan berita selengkapnya;
Salam,
Divisi Informasi
