JAKARTA (beritatrans.com) –Untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dwelling time khususnya di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, tak bisa menyalahkansatu pihak, misalnya Kementerian Perhubungan atau Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Yang pasti, masalah dwelling time yang masih tinggi di Pelabuhan Tanjung Priok harus segera diturunkan agar tidak memicu ekonomi biaya tinggi.
“Perlu percepatan pelayanan di seluruh isntansi di pelabuhan. Selanjutnya ada koodinator tunggal di Pelabuhan Tanjung Priok. Yang tak kalah pentingnya juga memberlakukan tariff progresif di Gudang Penumpukan Pelabuhan Tanjung Priok,” kata pakar transportasi laut DR. L. Denny Siahaan kepada beritatrans.com di Jakarta, Kamis (25/6/2015).
Dikatakan, saat ini banyak instansi atau lembaga di Pelabuhan Tanjung Priok dan semua berkontribusi pada kelambatan arus keluar masuk barang di pelabuhan terbesar di Tanah Air itu. Jika mau menurunkan dwelling time, lanjut dia, harus ada single coordinator di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Saya sepakat dengan usulan Menhub Ignasius Jonan untuk mengusulkan adanya koordinator tunggal di Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu Otoritas Pelabuhan. OP bisa menjadi koordinator seluruh instansi di pelabuhan. Tapi harus ada payung hukumnya yang tegas, bisa Keppres atau Perpres,” kata Siahaan.
Selama ini instansi di Pelabuhan Tanjung Priok masih “dibiarkan” seperti sekarang, menurut Siahaan, mereka seolah berjalan sendiri-sendiri. Implikasinya, target Pemerintah menurunkan dwelling time akan sulit diwujudkan.
Sumber dan berita selengkapnya:
