Komitmen pemerintah untuk mengatasi problem struktural di sektor transportasi dan logistik melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI yang rencananya diumumkan pekan ini, diharapkan memberikan arah yang jelas bagi pembenahan sistem di kedua sektor ini.
Prioritas pada pembenahan sistem transportasi dan logistik begitu strategis, terutama dikaitkan dengan sudah berjalannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean sejak awal tahun ini. Implementasi perdagangan bebas barang dan jasa antarnegara di kawasan Asia Tenggara ini sangat berkaitan dengan daya saing nasional, yang salah satunya dipengaruhi oleh sistem transportasi dan logistik yang efektif, efisien dan produktif.
Namun selain penataan aspek fisik, pembenahan pada sistem administrasi yang terkait dengan proses logistik juga sangat diperlukan, terutama soal waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time. Sekadar pengingat, Presiden Joko Widodo sempat marah karena dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta memakan waktu 6 hari. Syukurlah kini masa inap barang di pelabuhan itu diklaim berkurang menjadi 4,7 hari pada Desember 2015.
Selain kelancaran arus barang keluar masuk pelabuhan, pengoperasian KA barang tersebut diharapkan menurunkan dwelling time, dan meningkatkan produktivitas pelabuhan.
Namun, mengutip analisis Supply Chain Indonesia (SCI), dampak pengoperasian KA tersebut sangat tergantung dari kapasitas pengangkutannya. Operator KA harus mengoptimalkan panjang rangkaian dan frekuensi pengoperasian KA tersebut, terutama karena kepadatan kapasitas lintas KA di jalur Bekasi-Tanjung Priok yang sudah padat.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 8 Maret 2016
