JAKARTA, KOMPAS – Konsep tol laut yang dibahas dalam visi dan misi pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla-belum diakomodasi sepenuhnya oleh Kamar Dagang dan Industri. Namun, sebagian konsep itu sudah diterjemahnya oleh Kadin.
“Bagi Kadin, problem disparitas harga di Jawa dan luar Jawa sudah lama menjadi masalah. Saat diterjemahkan menjadi koreksi sistem transportasi nasional, maka seperti membuka gagasan yang sudah lama dibuat,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Natsir Mansyur di Jakarta, Minggu (7/9).
Konsep yang dibuat menyebutkan, biaya untuk membuat tol laut sebesar Rp 60 triliun. Kadin yakin, biaya sebesar itu tak perlu menggunakan dana APBN. Pembangunannya cukup melibatkan investor swasta. Meski demikian, pemerintah tetap berperan menyusun kebijakan agar konsep tol laut mudah di implementasikan.
Sebelumnya diberitakan (Kompas, 28/8), Kepala Pusat Pengkajian Logistik dan Rantai Pasok Institut Teknologi Bandung Senator Nur Bahagia menyatakan, biaya logistik nasional tidak efisien. Biaya logistik tersebut mencapai 24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, kata Senator, terjadi ketidakseimbangan muatan antarmoda transportasi. Komponen angkutan barang melalui jalur darat mencapai 90,34 persen dan angkutan penumpang 84,13 persen. Adapun komponen angkutan laut hanya 8,76 persen.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 8 September 2014
