JAKARTA–Terbatasnya anggaran pemerintah menjadi kendala klasik yang menghambat pembangunan infrastruktur. Karena itu, ke depan pemerintah berjanji lebih banyak melibatkan swasta dalam pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, ketidakjelasan pembiayaan itu menjadi salah satu penyebab minimnya proyek infrastruktur. Bahkan, proyek yang sudah berjalan pun tidak sedikit yang berhenti karena tidak ada kejelasan pembiayaan. ”Karena itu, kita akan tarik lebih banyak swasta dengan memperkuat skema public private partnership (kerja sama pemerintah dan swasta),” ujarnya Rabu (8/10).
Direktur Kerja Sama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Partnership (PPP) Bappenas Bastari Pandji Indra menambahkan, keterlibatan swasta memang menjadi keharusan karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. ”Dalam lima tahun ke depan, setidaknya Indonesia butuh USD 550,3 miliar,” ujarnya.
Data Bappenas menunjukkan, infrastruktur jalan membutuhkan dana yang terbesar, yakni hingga USD 107 miliar. Lalu, infrastruktur sumber daya air USD 91,6 miliar, air bersih dan sanitasi USD 55,9 miliar, serta transportasi laut USD 47,2 miliar. Kemudian, energi dan gas USD 44,9 miliar, rumah dan permukiman USD 32,25 miliar, kereta api USD 23,3 miliar, serta komunikasi dan teknologi informasi USD 20,3 miliar.
Selain itu, infrastruktur penerbangan USD 15,2 miliar, transportasi perkotaan USD 13,9 miliar, listrik USD 9,7 miliar, serta feri, angkutan sungai, dan penyeberangan (ASDP) USD 7,6 miliar.
Meski demikian, Bastari mengakui, jika kebutuhan dana infrastruktur USD 550 miliar, itu tidak mudah didapat. Dia menyebutkan, pemerintah memiliki keterbatasan dana yang dialokasikan dalam APBN. Karena itu, pemerintah mendorong partisipasi swasta maupun BUMN dalam pembangunan infrastruktur. ”Inilah yang nanti dijalankan dengan skema public private partnership,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.jawapos.com/baca/artikel/7918/Perbesar-Porsi-Swasta-Garap-Infrastruktur
