JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta turun tangan menyelesaikan rumitnya koordinasi bidang logistik di Indonesia yang memicu ongkos logistik di Tanah Air menjadi mahal.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sejauh ini arah pengaturan logistik di Tanah Air belum jelas karena tidak terkoordinasi dengan baik.
“Sejauh ini masih saja belum ada satu kementerian teknis yang bertanggung jawab sepenuhnya di bidang logistik. Ditambah lagi saat ini ada nomenklatur baru Kemenko Maritim, penanganan logistik semakin tidak menentu,” ujarnya, Minggu (26/4).
SUBSIDI KAPAL
Terkait dengan implementasi Tol Laut, Yukki menilai pemerintah tidak perlu memberikan subsidi operasional kapal barang di kawasan timur Indonesia dengan alasan kapal akan merapat ke daerah jika ada muatan yang bernilai tinggi di lokasi itu.
“Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah meningkatkan perekonomian di daerah yang menjadi lintasan Tol Laut,” ucapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 27 April 2015
Sumber Foto:
jurnalmaritim.com
