Upaya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim belum dibarengi dengan pembenahan sarana dan prasarana pendukung seperti fasilitas pelabuhan perikanan.
JAKARTA- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyoroti ketimpangan infrastruktur serta sarana dan prasarana antara pelabuhan perikanan yang ada di berbagai kawasan nusantara.
“Pelabuhan perikanan cukup banyak di Indonesia bagian barat, tetapi di Indonesia bagian timur masih minim,” kata Ketua Umum KNTI, M Riza Damanik dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin (19/10).
Kurang Lengkap
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengupayakan pemberdayaan 147 pelabuhan yang mangkrak, tidak beroperasi secara optimal, atau masih dalam proses pembangunan.
“Dari 816 pelabuhan di Indonesia sebanyak 669 saja yang jalan. Karena itu sudah waktunya kita memberi ruh pada apa yang telah dibangun. Fisik saja tidak cukup,” kata Plt Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Syarief Widjaja dalam kunjungan selama tiga hari ke sejumlah pulau di kawasan Kepulauan Natuna, Kepri baru-baru ini.
Penyebab mangkrak, ujar Syarief yang juga Sekjen KKP itu, karena tidak dilengkapi oleh salah satu fasilitas yang seharusnya dimiliki sebuah pelabuhan seperti tempat pengisian bahan bakar, persediaan air bersih, tempat penyimpanan dingin (cold storage), pasar ikan dan sarana pendukung lainnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.koran-jakarta.com/?37170-sarana-perikanan-masih-timpang
