JAKARTA (beritatrans.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa komitmen Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dalam mewujudkan visi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia harus dicapai dengan melakukan pembangunan sektor maritim. Termasuk melakukan kerjasama dengan seluruh stakeholder maritim yang menghasilkan kemandirian di sektor maritim.
“Namun dengan terbatasnya APBN yang dimiliki Pemerintah dibutuhkan peran serta swasta dan BUMN dalam pelaksanaan pembangunan sektor transportasi laut,” kata Menhub Budi saat membuka Rapat Kerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
Menhub Budi mengatakan, swasta dan BUMN perlu melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat, seperti program Tol Laut dan Rumah Kita, Pemanduan di Selat Malaka, Direct Call Kapal CGM CMA dengan rute Tanjung Priok – Los Angeles, Statutory Class oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), dan yang terakhir Pembukaan Rute Pelayaran dari Davao Filipina ke Bitung.
Pada kesempatan itu Menhub mengapresiasi Ditjen Hubla yang telah berhasil merebut kembali kejayaan maritim melalui pencapaian-pencapainya tersebut.
“Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjadi Negara yang mandiri di bidang maritim sehingga ke depan Pemerintah optimis akan mampu mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim yang besar dan sejalan dengan Program Nawacita Nasional yakni mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Menhub.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
