![Untuk Web Setijadi](https://supplychainindonesia.com/wp-content/uploads/2017/07/Untuk-Web-Setijadi-3-420x280_c.jpg)
Oleh: Setijadi | Chairman Supply Chain Indonesia
Pembangunan infrastruktur mendapatkan banyak perhatian Pemerintahan Jokowi-JK. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan infrastruktur 2019, antara lain pengembangan jalan nasional sepanjang 45.592 km (dari 38.570 km pada baseline tahun 2014), pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun) sepanjang 2.650 km (dari 1.202 km), pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun) sepanjang 1.000 km (dari 807 km), panjang jalur kereta api 8.692 km (dari 5.434 km), 450 pelabuhan (dari 278), dan 252 bandara (dari 237).
Supply Chain Indonesia (SCI) memberikan apresiasi atas rencana dan keberhasilan Pemerintah Jokowi-JK merealisasikan pembangunan infrastrukturnya.
Hasil pengembangunan kondisi infrastruktur Indonesia tercermin dari laporan “The Global Competitiveness Index (GCI) 2017-2018” yang disusun oleh World Economic Forum. Infrastruktur merupakan salah satu pilar dari dua belas pilar yang dinilai.
Dari hasil penilaian terhadap 137 ekonomi, infrastruktur Indonesia berada pada peringkat 52 dengan nilai 4,5. Pada periode sebelumnya (2016-2017), Indonesia pada peringkat 60 dengan nilai 3,8. Hal ini menunjukkan peningkatan infrastruktur Indonesia sebesar 8 peringkat atau peningkatan nilai sebesar 0,7.
Kualitas keseluruhan infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dari nilai 3,8 (tahun 2016-2017) menjadi 4,1 (tahun 2017-2018) atau dari peringkat 80 menjadi 68. Peningkatan kualitas infrastruktur terjadi pada semua kualitas infrastruktur, baik jalan (dari nilai 3,9 menjadi 4,1), kereta api (dari nilai 3,8 menjadi 4,2), pelabuhan (dari nilai 3,9 menjadi 4,0), dan bandara (dari nilai 4,5 menjadi 4,8).
Di antara negara-negara ASEAN, peringkat Indonesia tersebut di bawah Singapore (peringkat 2/nilai 6,5), Malaysia (22/5,5), dan Thailand (43/4,7). Pada tahun 2016-2017, Singapore pada peringkat 2/nilai 6,4; Malaysia 24/5,5; dan Thailand 49/4,0.
Pada periode 2016-2017, kualitas infrastruktur Indonesia pada posisi yang sama, yaitu peringkat 5 di bawah Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand.
Berdasarkan analisis SCI, di antara negara-negara ASEAN, kualitas indikator-indikator infrastruktur Indonesia selalu di bawah Singapore, Malaysia, dan Thailand (kecuali kualitas infrastruktur kereta api, Indonesia di atas Thailand). Selain itu, kualitas infrastruktur jalan di Indonesia di bawah Brunei Darussalam.
Peningkatan kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun 2017-2018 relatif lebih tinggi daripada negara-negara ASEAN lainnya, namun belum bisa mengejar kualitas infrastruktur Singapore, Malaysia, dan Thailand.
Peningkatan kualitas infrastruktur itu diharapkan akan meningkatkan peringkat Logistics Performance Index (LPI) Indonesia yang akan dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018.
Pada tahun 2016, LPI berdasarkan enam dimensi, yaitu: efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness).
Berdasarkan laporan LPI tahun 2016, dimensi kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 73 dengan skor 2,65. Kualitas infrastruktur ini berdampak pada biaya logistik yang tinggi dan harga barang yang mahal sehingga mempengaruhi daya saing produk Indonesia.
Pembangunan infrastruktur perlu terus dilakukan dalam kerangka peningkatan konektivitas nasional, termasuk untuk sektor logistik. Pada tahapan pembangunan selanjutnya, perlu perencanaan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi, baik antar moda transportasi maupun antar wilayah, sehingga lebih menjamin efektivitas pemanfaatannya.
Hasil pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur logistik, harus diikuti dengan pengoperasian infrastruktur secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pembangunan infrastruktur logistik juga harus sesuai dengan komoditas wilayahnya. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah setempat perlu bekerja sama mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing komoditas masing-masing wilayah.
Bandung, 4 Desember 2017
Setijadi
Chairman | Supply Chain Indonesia
www.SupplyChainIndonesia.com
Download Catatan ini:
Catatan SCI - Perbaikan Infrastruktur dan Konektivitas Logistik Nasional (877.6 KiB, 1,080 hits)