BATAM – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, mengapresiasi respons positif Pemerintah Pusat untuk menjadikan Kepri sebagai kawasan logistik berikat. Apalagi kementerian terkait terus mengkaji untuk penetapan suatu daerah atau provinsi sebagai kawasan logistik berikat.
“Kita ingin Kepri mempunyai kekuatan untuk ketahanan pangan. Kita juga bisa menjadi hub logistik untuk Indonesia dan kawasan Asia. Makanya kita mengajukan Kepri sebagai kawasan logistik berikat,” kata Nurdin usai mengantar Kapolri di Bandara Hang Nadim Batam, Rabu (16/1).
Dalam rapat terbatas di Kantor Bea Cukai Batam, Selasa lalu, Nurdin juga menyampaikan hal yang sama. Rapat tersebut dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kapolri Jendral Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Raharjo, dan Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi.
Menkeu, Sri Mulyani, mengatakan pihaknya terus mengkaji kawasan logistik berikat. Kawasan ini memang penting untuk integrasi masalah ketahanan pangan. “Beberapa provinsi memang ada yang mengajukan kawasan logistik berikat. Kepri memang sangat berpotensi,” kata Sri Mulyani.
Pemerintah memang terus mengakomodir program strategi nasional pembangunan kawasan logistik berikat. Kawasan ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan transportasi, serta mendukung pertumbuhan industri–industri domestik, termasuk kelas kecil dan menengah, meningkatkan investasi asing dan lokal serta dapat membantu membina Indonesia sebagai pusat logistik di kawasan Asia Pasifik.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
#logistik #logistikindonesia #supplychainindonesia #untuklogistikindonesialebihbaik
