Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemhub) diminta menunda pemberlakuan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan berlebih atau zero over dimension over load (odol) yang ditargetkan pada 1 Januari 2023 sampai batas waktu yang dianggap tepat untuk merealisasikan rencana tersebut.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan, penundaan pemberlakuan odol, perlu jadi pertimbangan prioritas pemerintah karena kondisi dunia usaha saat ini sangat berat akibat pandemi yang belum juga berakhir.
“Untuk saat ini, tidak mungkin memaksakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan dalam kondisi normal. Kalau pun dipaksakan odol harus diimplementasikan pada tahun 2023, tentunya akan menuai banyak masalah,” kata Hariyadi Sukamdani di Jakarta Minggu (25/7/2021).
Dia mengatakan zero odol mempunyai konsep bagus yakni menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal. “Pada prinsipnya dunia usaha mendukung kebijakan itu,” kata Hariyadi Sukamdani.
Hanya saja, Dalam masa transisi untuk menuju zero odol, Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia agar kebijakan itu bisa direalisasikan.
Hal ini, kata Hariyadi Sukamdani, karena ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi truk baru di tengah situasi yang masih tidak menentu hingga saat ini.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.beritasatu.com/ekonomi/805287/apindo-minta-pemberlakuan-zero-odol-diundur-hingga-situasi-kondusif
Salam,
Divisi Informasi
