JAKARTA – Pelaku usaha transportasi dan logistik mengharapkan presiden dan wakil presiden terpilih tetap melanjutkan program pembangunan yang berbasis sektor maritim.
Ketua DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengharapkan adanya keberlanjutan program pembangunan di sektor angkutan laut meskipun belum ada pemimpin baru yang terpilih.
Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menyatakan kebijakan transportasi yang mendesak adalah mengalihkan moda transportasi yang berorientasi darat ke laut.
DANA BESAR
Berdasarkan data Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) yang dikeluarkan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, pemerintah membutuhkan dana sekitar US$2.3 miliar per tahun guna mengembangkan sekitar 1.240 pelabuhan hingga 2030.
Pada tahap pertama (2011-2015), pendanaan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pelabuhan terpenuhi sebanyak US$12 miliar. Dari jumlah tersebut, pemerintah menargetkan dapat mendatangkan modal swasta sekitar 57.4%, atau setara US$7 miliar.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 20 Mei 2014
