JAKARTA — Pemerintah memperkirakan pengelolaan jembatan timbang oleh pihak swasta bisa dimulai pada 2019 karena saat ini masih menyiapkan skema kerja sama yang tepat.
Hal ini dikemukakan oleh Direktur Pembinaan Keselamatan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani. Dia mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan skema Kerja Sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar swasta terlibat dalam pengelolaan jembatan timbang.
“Nanti 2019 akan ada KPBU dengan swasta terkait pemeliharaan jalan dan juga jembatan timbang. Jadi itu satu paket,” kata Yani kepada Bisnis, Rabu (16/5).
Kendati baru dimulai pada tahun depan, Yani menuturkan saat ini pihaknya sudah melibatkan pihak ketiga yakni PT Surveyor Indonesia (Persero) dalam hal pendampingan operasional.
“Sekarang sudah ada pendampingan operasional sama Surveyor Indonesia. Ini sudah jalan dan rencananya sampai akhir tahun [pendampingan] untuk 43 jembatan timbang,” imbuhnya tanpa menyebutkan jembatan timbang mana saja yang didampingi oleh Surveyor Indonesia.
Sementara itu, rencana pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan jembatan timbang kepada pihak swasta menjadi langkah positif untuk mengurangi beban APBN.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Kamis, 17 Mei 2018
Salam,
Divisi Informasi
