JAKARTA — Kementerian Perhubungan akan terus melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau sering disebut jembatan timbang guna mencegah praktik suap.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan saat ini sudah ada pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan jembatan timbang.
“Surveyor Indonesia adalah pihak ketiga yang kita libatkan ke jembatan timbang untuk bersama mengawal pengelolaannya benar-benar dilaksanakan sesuai standar operasi dan prosedur (SOP) yang berlaku,” katanya di Jakarta, Kamis (30/8).
Terobosan lain yang dilakukan Kementerian Perhubungan demi perbaikan kinerja jembatan timbang adalah menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) seperti di Riau dan Palembang.
Di kedua lokasi itu, paparnya, Kemenhub menerapkan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment. “Yang kita lakukan di Riau dan Palembang, semua ditangani swasta, mulai dari membangun gedungnya hingga petugas operasional pelaksanaannya semua swasta,” imbuhnya
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Jumat, 31 Agustus 2018
Salam,
Divisi Informasi
