Jakarta-Pemerintah diminta memastikan kelancaran pasokan pangan dan distribusi ke daerah guna meredam tekanan inflasi sebagai dampak Penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Selama ini, permasalahan struktural yakni sistem logistik yang belum memadai membuat kesinambungan pasokan menjadi rentan gangguan distribusi, padahal perdagangan di Tanah Air sangat diwarnai ketergantungan pasokan antar daerah.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang P.S Brodjonegoro mengemukakan upaya pengendalian inflasi dalam sejarah Indonesia selalu diikuti dengan biaya.
Dia memberi contoh inflasi yang terjaga di level 4,3% pada 2012 membuat anggaran subsidi membengkak hingga Rp300 triliun diantaranya untuk subsidi BBM.
Bambang menuturkan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan sosial yang sedang dirancangan pemerintah hanya bersifat menopang daya beli mayarakat untuk mengantisipasi kenaikan harga barang akibat penyesuaian harga BBM.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Jumat, 10 Mei 2013
