Ratusan sopir truk menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur untuk memprotes razia yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap truk-truk di jembatan-jembatan timbang dan jalan-jalan mulai 19-25 Agustus terhadap truk yang over dimension over load (ODOL). Mereka menuntut janji pemerintah daerah yang pernah disepakati dengan para sopir truk pada 2022 lalu, di mana tidak ada penindakan bagi truk yang melampaui ketentuan-ketentuan dimensi dan muatan sebelum adanya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat.
“Sampai sekarang, belum ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat soal Zero ODOL ini. Dan kita menagih janji dari Gubernur Jatim yang tidak akan membiarkan adanya penindakan terhadap truk-truk ODOL ini sampai keluarnya peraturan yang jelas dari pemerintah pusat,” ujar Ketua Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), Angga Ferdiansyah saat dihubungi awak media, Selasa 27/8).
Tapi kenyataannya, menurut Angga, tiba-tiba saja baru-baru ini ada razia besar-besaran yang dilakukan terhadap truk-truk ODOL. “Kok sepertinya tidak ada koordinasi sama sekali antara pusat dan daerah. Makanya kemarin para sopir truk bergejolak perihal adanya razia besar-besaran itu,” tandasnya.
Pada dasarnya, kata Angga, para sopir truk ini sangat mendukung diberlakukannya Zero ODOL. “Tapi, kita juga meminta subsidi dari pemerintah untuk melakukan normalisasi truk. Karena kita kan bukan pengusaha yang banyak duit. Kita hanya punya satu atau dua truk saja dan itu pun masih ada yang diangsur kreditnya,” tukasnya.
Menurutnya, truk-truk ODOL ini juga terpaksa dibuat karena memang adanya kebutuhan pasar, di mana sebanyak 60 persen itu permintaan mereka unit yang panjang. “Nah, kalau kita nggak memenuhi permintaan pasar, kita kan nggak laku dan nggak dapat muatan,” ungkapnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
Belum Ada Regulasi Yang Jelas, Para Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Razia ODOL – sinarharapan.net
Salam,
Divisi Informasi
