Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 2 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Apabila dicermati, PMK 45/PMK.04/2020 ini merupakan wujud nyata peran dari DJBC dalam membantu industri dalam negeri agar tetap bisa memperoleh tarif preferensi sehingga industri tetap bisa berdaya saing dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan, serta pada akhirnya manfaat FTA sebagai
- Published in Artikel Regulasi
Mitigasi Risiko Penyerahan Surat Keterangan Asal Berdasarkan PMK 45/PMK.04/2020 (Bagian 1 dari 2 Tulisan)
Oleh: Ahmad SugionoWakil Ketua Umum Bidang Logistik dan PergudanganAsosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Saat ini dunia sedang mengalami dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19). Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok ini tidak hanya berpengaruh pada kesehatan saja, tetapi juga memberikan imbas kepada aspek ekonomi dan bisnis global, termasuk Indonesia. Ekonomi global
- Published in Artikel Regulasi
29 Regulasi Terkait Aktivitas Perikanan Indonesia Bakal Direvisi
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, akan merevisi 29 regulasi terkait aktivitas perikanan di laut Indonesia. Peraturan diharapkan bisa memudahkan nelayan Indonesia melaut, terutama di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. “Pada akhir Januari (2020), direncanakan nelayan-nelayan kita bisa melaut di Laut Natuna Utara,” ucap Mahfud di Kantor Korps
- Published in Berita
Regulasi Lemah, Industri Tekstil Domestik Hadapi Ancaman Impor
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menilai impor barang tekstil masih terus melonjak hingga paruh pertama tahun ini. Hal tersebut didorong oleh perang dagang antara China dengan Amerika Serikat (AS) serta regulasi dalam negeri yang tidak melindungi produsen hulu tekstil. Terkait perang dagang misalnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia
- Published in Berita
Regulasi Hambat Pengembangan Ekonomi Digital di Asean
Bisnis.com, JAKARTA — Regulasi masih menjadi penghambat utama dalam pengembangan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, kendati kawasan ini cukup prospektif. Dalam sebuah laporan bertajuk Ekonomi Digital di Asia Tenggara, Bank Dunia menemukan ada minat yang tinggi dari pemerintah, bisnis, dan individu di kawasan ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan memaksimalkan manfaatnya. “Hambatan pada
- Published in Berita
Regulasi Mengenai Floating Storage Unit Akan Terbit
batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan menjalin sinergi dengan sejumlah stakeholder dari pemerintah pusat. Tujuannya untuk memaksimalkan potensi pengelolaan perairan Batam. “Sinergi ini mengenai penyelesaian isu teknis dan administratif pengelolaan floating storage unit (FSU) di Batam,” kata Deputi III BP Batam, Dwianto Eko Winaryo, Rabu (30/1/2019). Setelah mengantongi izin operasi FSU tahun lalu dari
- Published in Berita
Regulasi Hambat Industri Perikanan Nasional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja memprediksi, produksi di industri perikanan akan terus menurun. Kondisi ini bisa terjadi apabila tidak ada perubahan dalam peraturan pemerintah mengenai industri perikanan, khususnya terkait izin kapal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (Abilindo) Wajan Sudja memprediksi, produksi di industri
- Published in Berita
Kemenhub Siapkan Regulasi Penerapan Digitalisasi Pelabuhan
Merdeka.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan membuat regulasi baru dalam menerapkan digitalisasi di seluruh pelabuhan di Indonesia. Tujuannya, agar sistem di pelabuhan akan semakin terstruktur layaknya bandara dan stasiun. Direktur Jenderal Perhubungan Laut kemenhub, Raden Agus H. Purnomo, menyebutkan aturan sterilisasi pun akan diterapkan di mana hanya kru dan penumpang yang
- Published in Berita
ALFI: Permenkeu 229 Dibuat Sepihak Tanpa Sosialisasi ke Pelaku Usaha
JAKARTA – Pelaku usaha merasa tidak pernah sekalipun dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 229 Tahun 2017. Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan selain dibuat tanpa pemberitahuan, peraturan ini juga tidak ada sekalipun sosialisasi sejak pertama kali disahkan bahkan di Tanjung Priok yang
- Published in Berita
Tak Cuma Soal Kuota Ekspor – Kadin Minta Direct Call Didukung Kepastian Regulasi
PROKAL.CO, BALIKPAPAN – Semangat untuk merealisasikan pelayaran internasional langsung atau direct call di Balikpapan mesti dibarengi upaya keras memenuhi kuota diangkut. Saat ini, volume komoditas ekspor di Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau disebut belum mampu memenuhi batas minimum yang diminta perusahaan pelayaran internasional. Salah satu perusahaan pelayaran internasional yang meminta kuota minimum tersebut adalah SITC Container
- Published in Berita
