Senayan: Siapkan Regulasi Hapus Hambatan Non Tarif
Politisi Fraksi Golkar, Erwin Aksa, menyoroti hambatan non-tarif yang masih menjadi kendala dalam hubungan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS). Persoalan ini mesti dicari jalan keluarnya agar hubungan dagang kedua negara meningkat dan saling menguntungkan. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini menjelaskan, dalam lawatannya bersama Kadin ke AS selama sepekan belakangan ini, persoalan
- Published in Berita
Hadapi Digitalisasi, Pemerintah dan ALDEI Dorong Penguatan Regulasi Industri Logistik
Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) bersama Pemerintah dan Universitas mendorong daya saing industri logistik nasional melalui kolaborasi, teknologi, regulasi dan peningkatan kualitas SDM. Ketua Umum ALDEI, Imam Sedayu Pusponegoro, menegaskan pentingnya kolaborasi, adopsi teknologi, regulasi yang suportif serta peningkatan kualitas SDM logistik. “Hal ini untuk menciptakan industri logistik Indonesia yg berdaya saing di tengah
- Published in Berita
Persaingan Ketat, Asosiasi Minta Pemerintah Seragamkan Regulasi Jasa Logistik
Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia alias Asperindo menyoroti regulasi perizinan antara jasa kirim konvensional dengan jasa kirim milik platform e-commerce. Ketua Asperindo, Mohamad Feriadi Soeprapto, menilai hal ini berpotensi menimbulkan persaingan yang sangat bebas sehingga membingungkan pelaku industri logistik, terutama dari sisi perizinan. “Penjual dan pembeli bisa berada di lokasi yang
- Published in Berita
Kemkomdigi Kebut Regulasi Dukung Transformasi Industri Pos-Logistik
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya untuk mendukung transformasi digital industri pos, kurir, dan logistik melalui percepatan regulasi yang lebih adaptif di era digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, dalam rilis pers, Jumat, menyatakan bahwa sektor ini memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi digital dan ketahanan nasional. “Kami berkomitmen untuk memastikan regulasi
- Published in Berita
Regulasi Perubahan Bandara Internasional Nusantara Belum Dibahas
NUSANTARA, KOMPAS.com – Regulasi alih fungsi Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, menjadi bandara komersial belum dibahas. Hal ini khususnya terkait Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2023 terkait perubahan status bandara VVIP tersebut. Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, akan melihat dulu perkembangan dalam setahun hingga dua tahun mendatang. “Kan
- Published in Berita
Regulasi Truk ODOL dan Hukumannya
Permasalahan truk kelebihan muatan alias ODOL (Over Dimension Over Load) saat ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penentu kebijakan lalu lintas di Indonesia, sebab, banyak kecelakaan lalu lintas disebabkan olehnya. Lantas, adakah aturan yang mengatur truk ODOL? ODOL mengacu pada kondisi dimana truk membawa muatan melebihi kapasitas yang ditentukan atau melebihi ukuran standar yang
- Published in Berita
Pemerintah Diminta Permudah Regulasi dan Perizinan bagi Pelaku Usaha
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mendukung peningkatan ekonomi dari sektor usaha makanan dan minuman oleh Pemerintahan Prabowo Subianto . Kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan merupakan harapan para pelaku usaha. Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman, berharap pengusaha diberikan kemudahan dalam proses regulasi dan perizinan. Sehingga dalam pemerintahan yang baru ini para
- Published in Berita
Tiga Asosiasi di Sulteng Menolak Revisi UU No. 17 Tahun 2008
Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terus berkumandang dari Asosiasi kemaritiman di seantero negeri ini. Kali ini reaksi protes tersebut datang dari tiga Asosiasi di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Asosiasi Perusahaan Bongkar
- Published in Berita
Peranan KADI dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor
Oleh: Heru Setyo Basuki Customs & Excise Manager SF Consulting Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan Otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi. Praktik perdagangan ini merupakan praktik tidak adil (unfair trade) yang dapat merugikan industri dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, KADI
- Published in Artikel Regulasi
Belum Ada Regulasi yang Jelas, Para Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Razia ODOL
Ratusan sopir truk menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur untuk memprotes razia yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap truk-truk di jembatan-jembatan timbang dan jalan-jalan mulai 19-25 Agustus terhadap truk yang over dimension over load (ODOL). Mereka menuntut janji pemerintah daerah yang pernah disepakati dengan para sopir truk pada 2022 lalu, di mana
- Published in Berita
