Tiga Asosiasi di Sulteng Menolak Revisi UU No. 17 Tahun 2008
Gelombang protes atas kebijakan pemerintah yang ingin merevisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, terus berkumandang dari Asosiasi kemaritiman di seantero negeri ini. Kali ini reaksi protes tersebut datang dari tiga Asosiasi di Negeri Seribu Megalit Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yakni, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia/Indonesian Logistic and Forwarder Association (ALFI/ILFA), Asosiasi Perusahaan Bongkar
- Published in Berita
Peranan KADI dalam Pencegahan Praktik Dumping terhadap Barang Impor
Oleh:Heru Setyo BasukiCustoms & Excise Manager SF Consulting Komite Antidumping Indonesia (KADI) merupakan Otoritas yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi barang dumping dan barang mengandung subsidi. Praktik perdagangan ini merupakan praktik tidak adil (unfair trade) yang dapat merugikan industri dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, KADI melakukan penyelidikan
- Published in Artikel Regulasi
Belum Ada Regulasi yang Jelas, Para Sopir Truk di Jawa Timur Tolak Razia ODOL
Ratusan sopir truk menggelar aksi di depan kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur untuk memprotes razia yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap truk-truk di jembatan-jembatan timbang dan jalan-jalan mulai 19-25 Agustus terhadap truk yang over dimension over load (ODOL). Mereka menuntut janji pemerintah daerah yang pernah disepakati dengan para sopir truk pada 2022 lalu, di mana
- Published in Berita
Menperin Sebut Industri Dibuat Bingung Gara-Gara Regulasi Sering Berubah
Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. Agus menyoroti perubahan regulasi yang menimbulkan kebingungan bagi pelaku industri. “Contohnya adalah perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024. Sebab, perubahan-perubahan tersebut membuat bingung para pelaku industri dalam negeri,” katanya dalam
- Published in Berita
Kemenperin Khawatir Regulasi Tak Pro Bisnis Akan Berdampak ke Kinerja PMI Manufaktur
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri di Tanah Air masih terbilang dalam kondisi sehat dan solid, meskipun di tengah tantangan gejolak politik dan ekonomi global yang belum stabil. Ini tercermin dari capaian Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 yang berada di level 52,1 atau mengalami perlambatan dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 52,9. Juru Bicara
- Published in Berita
Pengusaha Logistik Harap Pemerintahan Baru Bisa Lahirkan Regulasi Pro Bisnis
IDXChannel – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) berharap Presiden dan Wapres baru nantinya bisa melahirkan regulasi yang lebih pro bisnis, alih-alih hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang memakan biaya besar. “Karena sebenarnya driver utama daripada kelancaran distribusi arus barang itu yang paling cepat dan paling sedikit biayanya adalah bagaimana regulasi itu pro bisnis,” kata Ketua Umum Asosiasi
- Published in Berita
Regulasi Jadi Tantangan Merek Global Masuki Pasar Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com – Pasar Indonesia memiliki potensi besar untuk ditembus oleh merek-merek internasional. Potensi pasar terhadap pertumbuhan dan inovasi menjadikan Indonesia tujuan yang menarik dalam hal investasi dan ekspansi. Namun, meski terdengar menarik, proses ini memiliki sejumlah tantangan mulai dari pemahaman budaya, aturan yang berlaku, kompleksitas logistik, serta preferensi konsumen lokal. “Saya meyakini pentingnya memahami regulasi
- Published in Berita
Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
- Published in Berita
Cegah Predatory Pricing, Menteri Teten Minta Aturan E-Commerce Baru Direvisi
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki mengusulkan agar aturan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31/2023 tentang Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) direvisi. Teten menjelaskan, dalam beleid tersebut masih belum mengatur soal praktik predatory pricing yang berisiko memukul daya saing produk UMKM di e-commerce. Dia mengusulkan agar dibuat larangan
- Published in Berita
Regulasi e-Commerce Terus Ditata
Jakarta – Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah akan terus melakukan penataan regulasi agar niaga elektronik (e-commerce) terus berkembang. “Inilah yang harus ditata agar e-commerce Indonesia berkembang dan bisa mendukung UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). Masukan dari pelaku e-commerce dibutuhkan,” urai Zulkifli. Menurut Zulkifli, untuk memajukan e-commerce diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pelaku
- Published in Berita