JAKARTA, KOMPAS – Rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Apalagi proyek ini terkesan dipaksakan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengakui belum ada pembicaraan soal itu.
“Pengkajian itu harus melibatkan semua sektor yang terkait. Bisa dilakukan oleh Bappenas, atau Kementerian Koordinator Maritim,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara ketika dihubungi, Rabu (1/4).
“Jadi tidak seperti sekarang, seolah rencana pembangunan dipaksakan untuk diterima sektor-sektor lain. Sementara kajiannya itu dilakukan oleh konsultan asing yang sarat kepentingan,” kata Marwan.
Marwan mengatakan, kajian menyeluruh tersebut diperlukan karena rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya, apabila direalisasikan, akan berdampak banyak bagi berbagai sektor, seperti energi, pertanian, dan perikanan.
Sementara itu, Direktur Operasi dan Produksi PT Pertamina Hulu Energi ONWJ Bambang Kardono mengatakan, jika usulan Kementerian Perhubungan agar pipa-pipa dipendam di dalam tanah, itu memerlukan waktu setidaknya selama enam bulan. Selama itu pula, produksi minyak dan gas bumi akan dihentikan sementara.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 2 April 2015
