Jakarta- Indonesia Maritim Institute (IMI) menolak rencana Presiden Joko Widodo memberikan proyek pembangunan 24 pelabuhan di Tanah Air kepada Tiongkok.
Sebab, perlu dipertanyakan apakah anak bangsa sudah tidak mampu, sehingga Jokowi lebih mempercayakan ke Tiongkok? Selain itu, sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Hal itu merupakan esensi perjuangan Ir Djuanda melalui Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957.
“Memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektifitas laut merupakan hal vital,” kata Direktur Eksekutif IMI Dr Y Paonganan kepada wartawan, baru-baru ini.
Menurutnya, pelabuhan laut, adalah infrastruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya. Apalagi, RI yang tentu sangat bergantung pada sistem transportasi laut.
“Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, di mana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan manajemennya pun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization),” tegasnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
