Liputan6.com, Jakarta – Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (BPP GINSI) meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memberi kesempatan kepada swasta dalam penyelenggaraan pelabuhan, seperti bongkar muat di pelabuhan. Importir juga meminta agar menghapus biaya jaminan kontainer demi bisa bersaing dengan negara lain.
“Kami minta ke Presiden agar memberdayakan swasta, karena Pelindo memonopoli yang sangat luas dan banyak sekali di pelabuhan,” kata Ketua Umum BPP GINSI periode 2017-2022, Anthon Sihombing di Jakarta, Jumat (13/10/2017).
Dia meminta agar pihak swasta dilibatkan dalam usaha penyelenggaraan pelabuhan, ikut berkoordinasi dalam penentuan tarif di pelabuhan, dan lainnya.
“Kami minta swasta diberi kebebasan, seperti penentuan tarif tidak boleh sepihak, dan masih ada biaya-biaya jaminan kontainer,” ujar dia.
“Negara maritim sebesar ini malu kalau masih ada biaya jaminan kontainer. Semua sudah melalui asuransi, itu negara maju. Malu kalau kita tertinggal dari Malaysia dan pelabuhan lain yang dulu belajar ke Indonesia,” jelas Anthon.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
