JAKARTA, KOMPAS – Pembangunan infrastruktur dasar seperti pelabuhan, jalan, dan pembangkit listrik, akan menarik investor dan meningkatkan daya saing logistik nasional. Namun, diperlukan skala prioritas jenis infrastruktur yang hendak dibangun karena keterbatasan dana. Skema kerja sama pemerintah swasta dapat menjadi salah satu jalan keluar terbatasnya dana pemerintah.
Hal tersebut mengemuka di dalam dialog bertajuk “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Investasi” yang diadakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Senin (28/9), di Jakarta. Persoalan perizinan investasi, pembiayaan infrastruktur, dan harapan dunia usaha khususnya di bidang logistik dibahas dalam dialog.
“Kami usul, pembangunan infrastruktur logistik tidak hanya membangun yang baru, tetapi juga optimalisasi infrastruktur yang ada. Membangun baru butuh waktu, sementara optimalisasi bisa lebih cepat,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan.
Sementara itu, distribusi barang berdasarkan moda transportasi masih didominasi angkutan darat dengan 91,25 persen, angkutan laut 7,07 persen, angkutan penyebrangan 0,99 persen, angkutan udara 0,05 persen, angkutan sungai 0,01 persen, dan angkutan kereta api 0,63 persen.
Menurut Yukki, pembenahan logistik tidak cukup hanya dengan mengurangi waktu bongkar-muat di pelabuhan (dwelling time), tetapi mesti menyeluruh, seperti tarif angkutan antara satu moda dan yang lain masih berbeda-beda dengan kapasitas yang berbeda-beda pula.
Sumber dan berita selengkapnya:
Kompas, edisi cetak 29 September 2015
