×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
    • Agenda 2022
    • Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
    • E-Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
COMPANYPROFILE
Supply Chain Indonesia
Wednesday, 27 August 2014 / Published in Berita

Jasa Angkutan Laut di Priok: Dugaan Praktik Rente Diinvestigasi

JAKARTA-Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok segera memanggil seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa angkutan laut guna mendalami adanya dugaan praktik ekonomi rente yang merugikan para pengguna jasa di pelabuhan tersebut.

Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok Wahyu Widayat mengatakan para pihak yang akan dipanggil tersebut di antaranya manajemen PT Pelindo II Tanjung Priok, PT Jakarta International Container Terminal (JICT), dan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja.

Pihaknya juga akan meminta keterangan dari perusahaan pelayaran anggota Indonesian National Shipowners Association (INSA), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta, Kadin DKI dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki).

Pemanggilan para pihak yang berkepentingan itu dijadwalkan pada pekan ini dan akan membahas masalah uang jaminan peti kemas untuk kegiatan angkutan laut luar negeri.

“Selain itu, juga [akan diperdalam] mengapa dokumen EIR [equipment interchange receipt] tidak secara optimal diberlakukan di terminal peti kemas Pelabuhan Priok,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (26/8).

Wahyu mengatakan pemanggilan ini dilakukan sebagai respons OP Tanjung Priok dalam memerangi tingginya biaya logistik di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

 

TAK KEBERATAN

Sementara itu, operator depo empty yang juga mitra kerja operator pelayaran global untuk penumpukan peti kemas kosong (empty) dari kegiatan ekspor impor di Tanjung Priok tidak keberatan jika uang jaminan peti kemas angkutan laut luar negeri itu dihilangkan.

“Tidak ada masalah bagi kami [depo] kalau uang jaminan peti kemas itu dihilangkan. Itu domainnya pelayaran dengan cargo owners,” ujar Ketua Umum DPP Asosiasi Depo Peti Kemas Indonesia (Asdeki) Muslan A.R.

Menurutnya, selama ini depo empty memperoleh pendapatan dari kegiatan pencucian dan menaikturunkan (lift on-lift off) peti kemas. “Adapun, biaya reparasi peti kemas dipungut oleh pihak pelayaran sehingga ada uang jaminan peti kemas saat menebus DO ke pelayaran,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komite Tetap Kepabeanan Kadin DKI Jakarta Widijanto mengatakan Kadin DKI tetap mendesak penghapusan pengenaan uang jaminan peti kemas angkutan laut luar negeri. Hal itu dapat memicu tingginya biaya logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

 

Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 27 Agustus 2014

 

Komentar

comments

Tagged under: distribusi, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pergudangan, peti kemas, rantai pasok, Rente, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

What you can read next

2020, Pemerintah Bakal Bangun Jalan Khusus Antarkawasan Industri
Pelabuhan Batuampar Dibangun oleh Konsorsium
Pelindo III Terapkan Digitalisasi Layanan Pengurusan Kapal

Recent Posts

  • Target Bongkar Muat Peti Kemas 60 Ribu Teus

    TARAKAN – Di tahun ini Pelindo Terminal Peti Ke...
  • Momen Bulan Ramadhan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    JAKARTA, KOMPAS — Momen bulan Ramadhan dan hari...
  • Pesawat Kargo Terbesar di Dunia Mendarat di Bandara Kertajati

    Jakarta – Pesawat kargo terbesar dunia, y...
  • Jokowi Terbitkan Inpres Konektivitas Jalan Daerah, Termasuk untuk IKN

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko ...
  • OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Melambat

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Organisasi Kerja...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat