Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali melakukan penindakan terhadap produk impor yang tak memiliki sertifikat standar nasional Indonesia (SNI) sebagai bentuk komitmen menjaga iklim industri di tanah air.
“Demi mewujudkan hal tersebut, Kemenperin melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah diberlakukan SNI secara wajib. Dalam pengawasan yang dilakukan secara rutin, Kemenperin mengamankan produk-produk jenis elektronik, sepatu pengaman, mainan anak, sampai alat mesin pertanian yang tidak memiliki sertifikat produk penggunaan tanda (SPPT) SNI,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Mohammad Rum di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan pihaknya bersama Polri pada 16 Desember 2024 melakukan penyitaan terhadap beberapa produk yang tak memiliki sertifikat SNI, antara lain yakni sprayer gendong semi otomatis sebanyak 1.320 unit dengan nilai Rp396 juta, serta sepatu pengaman berjumlah 1.701 pasang senilai Rp2,8 miliar dengan jenama Caterpillar, Navigo, dan Septigo.
Selanjutnya, mainan anak berbagai merek dengan jumlah 44.133 unit dengan total nilai Rp1,5 miliar dengan jenama Hochihoku dan Zavanese, serta produk speaker aktif berjumlah 196 unit dengan nilai Rp311 juta dengan jenama W-King, Urbano, dan Hafsun.
Lebih lanjut, Kepala Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Andi Rizaldi, menyampaikan para pelaku usaha yang memasarkan produk tanpa SPPT SNI tersebut, diperintahkan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan melarang peredaran produk-produk dengan jenama tersebut di wilayah NKRI.
“Kami memerintahkan seluruh pelaku usaha tersebut untuk menghentikan kegiatan impor dan dilarang untuk mengedarkan produk-produk dengan merek di atas. Kemenperin juga mengingatkan kepada para pelaku usaha yang lain, baik importir maupun produsen, untuk mengusahakan SPPT SNI bagi jenis barang-barang yang SNI-nya telah diwajibkan oleh Menteri Perindustrian,” katanya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.antaranews.com/berita/4535122/kemenperin-tegaskan-komitmen-jaga-iklim-industri-tindak-barang-ilegal
Salam,
Divisi Informasi
