JAKARTA (15/6) – Peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap melalui mekanisme pasca produksi menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinakhodai oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Berbagai upaya, pembahasan regulasi hingga menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mendukung program tersebut tengah dilakukan KKP.
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas selama 3 hari ke depan. Pelatihan ini melibatkan 100 orang petugas di pelabuhan perikanan yang terdiri dari kepala pelabuhan perikanan dan syahbandar di pelabuhan perikanan seluruh Indonesia. Bukan tanpa alasan, pelabuhan perikanan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pungutan PNBP pasca produksi
“Pelabuhan perikanan memiliki fungsi pemerintahan dan juga fungsi pengusahaan. Berbagai pengadaan barang dan jasa hingga pelayanan publik adalah manifestasi pelabuhan perikanan, sehingga petugas di pelabuhan perikanan ini rentan akan KKN apabila tidak ada budaya integritas yang tinggi,” ujar M. Zaini, Plt.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap saat memberikan arahan dalam pembukaan pelatihan tersebut.Menurutnya integritas adalah benteng dalam pelaksanaan PNBP perikanan tangkap pasca produksi. Dia meminta agar seluruh petugas di pelabuhan perikanan dapat menanamkan nilai-nilai integritas selama melaksanakan tugas.
Sementara itu Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Dian Novianthi mengatakan pelaksanaan pelatihan tersebut adalah yang pertama. Ditjen Perikanan Tangkap KKP menjadi pilot project berdasarkan rekomendasi analisis dan mitigasi risiko oleh Inspektorat Jenderal KKP.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.google.co.id/amp/s/amp.kontan.co.id/release/kkp-gandeng-kpk-siapkan-petugas-berintegritas-di-pelabuhan-perikanan
Salam,
Divisi Informasi
