Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalin kerja sama dengan sejumlah kementerian/lembaga serta perguruan tinggi. Kerja sama ini terkait transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.
“Kolaborasi ini akan memperkuat pelaksanaan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan. Kita bisa perbaiki kampung-kampung nelayan, penguatan data masyarakat pesisir, perbaikan infrastruktur perikanan budi daya, dan sebagainya,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2/2024)
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Menteri KP bersama pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ada juga tiga perguruan tinggi masing-masing Universitas Syiah Kuala, Universitas Brawijaya, Universitas Hasanuddin, pada acara Indonesia Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 (IMFBF) di Jakarta, Senin (5/2).
Trenggono menjelaskan saat ini KKP menjalankan lima program ekonomi biru sebagai upaya transformasi tata kelola kelautan dan perikanan yang berasaskan pada prinsip ekonomi biru. Program tersebut mencakup kegiatan konservasi, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya berkelanjutan, pengawasan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga penanganan sampah plastik di laut.
Pelaksanaan lima program ekonomi biru ini untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir, peningkatan kualitas dan daya saing produk perikanan di pasar global, pembangunan budi daya perikanan berkelanjutan, serta yang utama memastikan keberlanjutan ekosistem kelautan dan perikanan.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7179655/kkp-gandeng-sejumlah-kementerian-pt-implementasikan-program-ekonomi-biru.
Salam,
Divisi Informasi
