REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu menyusun proyek strategis perikanan dan kelautan. Hal itu guna menghindari proyek investasi yang mangkrak.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim dan Kemanusiaan, Abdul Halim menyatakan, proyek investasi mangkrak oleh KKP dalam lima tahun ke ke belakang memang harus dievaluasi. Salah satu evaluasi yakni mengidentifikasi program proyek strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
“KKP memang harus susun dulu, mana program-program yang strategis agar tidak mangkrak (proyeknya),” kata Abdul saat dihubungi Republika.co.id, Senin (28/10).
Dia melanjutkan, pemerintah juga perlu melibatkan pemerintah daerah (pemda) untuk meminta masukan mengenai kebutuhan apa saja oleh masing-masing daerah. Karena tak menutup kemungkinan, kesalahan identifikasi permasalahan dapat berujung pada aksesibilitas yang tak tepat sasaran dengan daerah.
Dia juga menggarisbawahi komitmen pemerintah yang ingin memprioritaskan sektor pengolahan ikan sebagai salah satu sektor yang digenjot dalam lima tahun ke depan. Hanya saja lagi-lagi menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komunikasi dengan pemda agar proyek yang dicanangkan dapat terealisasi dengan baik.
Sebab selama ini menurutnya, pemerintah belum memiliki arah yang jelas terhadap proyek pembangunan perikanan dan kelautan yang berkesinambungan dan berorientasi terhadap daerah. Padahal, kata dia, sejumlah daerah memiliki potensi perikanan dan kelautan yang cukup besar, semisal di daerah Indonesia Timur.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/10/28/q034ql370-kkp-perlu-susun-proyek-investasi-perikanan-strategis
Salam,
Divisi Informasi
