Konektivitas Antar Pelabuhan untuk Tol Laut

MedanBisnis – Jakarta. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung penuh program pengembangan wilayah berbasis kemaritiman di Indonesia. Hal itu dikemukakan Kepala BPIW Kementerian PUPR, A. Hermanto Dardak dalam seminar nasional teknik sipil “The 13th CENSUI” yang mengambil tema “Strategic Plan for Infrastructure Development of Indonesia Waterfront Cities” di Balai Kartini, Jakarta, Rabu, (18/11).

Terkait pengembangan kawasan berbasis kemaritiman, terangnya, BPIW Kementerian PUPR telah membuat perencanaan pengembangan kawasan maritim serta membangun konektivitas antar pelabuhan guna mewujudkan Tol Laut. “the future is now, langkah-langkah saat ini akan sangat menentukan masa depan,” tuturnya.

Untuk WPS di kawasan timur yang merupakan kawasan Waterfront seperti WPS Manado-Bitung-Amurang-Kotamobagu, WPS Makassar-Pare-pare-Mamuju serta WPS Ambon-Masohi, pengembangan wilayah yang dilakukan berfungsi sekaligus sebagai perekat integrasi kegiatan perekonomian antar wilayah dan sebagai pendukung pengembangan potensi setiap wilayah.

Tak hanya itu, lanjutnya, pengembangan kawasan Waterfront juga mulai diterapkan di daratan. “Seperti pengembangan di Jakarta, ada di sodetan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, dimana nanti pembangunan gedung-gedungnya itu menghadap langsung dengan sungai atau perairan,” terangnya. Hal tersebut, ungkap Dardak, diharapkan untuk semakin meningkatkan kesadaran dalam menjaga kelestarian sungai atau perairan.

Pasalnya, ungkap Dardak, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah belum mantapnya konektivitas antara infrastruktur di darat dan laut. Lebih lanjut dikatakannya, padahal Indonesia memerlukan percepatan pengembangan di wilayah pesisir sebagai motor penggerak ekonomi.