JAKARTA – Rencana kerja pemerintah baru dalam RPJM 2014-2019 akan mengedepankan konektivitas antarpulau dengan meningkatkan jumlah pelabuhan dan dermaga.
Rancangan tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
Untuk pembangunan konektivitas antarpulau ini, pemerintah membutuhkan pendanaan hingga Rp 10.000 triliun sejak tahun ini hingga 2020. Dana itu diperlukan untuk pembangunan jaringan pelabuhan, jalan, bandar udara hingga air bersih.
Menurut Bambang, skenario terburuk untuk pendanaan infrastruktur membutuhkan sekitar Rp 5.000 triliun hingga 2030. Oleh karena itu, kebutuhan dana ini mutlak harus dilakukan kerja sama dengan swasta dan memberikan sejumlah insentif untuk mengurai sejumlah hambatan fiskal dan nonfiskal.
Kerja sama pemerintah dan swasta ini terpaksa dilakukan karena kesanggupan APBN untuk menyediakan dana pembangunan hanya 30%.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 4 Juli 2014
