Harapan bagi pemerintah baru untuk merealisasikan konsep tol laut kian membumbung. Sebab implementasinya dapat mengefisiensikan sistem logistik nasional yang berimplikasi positif terhadap harga barang yang lebih murah. Pengertian tol laut bukanlah membuat jalan bebas hambatan di atas laut, melainkan pembangunan sistem transportasi logistik yang berupa pengiriman barang ke seluruh Indonesia melalui pelabuhan laut dalam (deep sea port).
Dengan sistem itu, kapal besar 3.000-4.000 TEUs akan dioperasikan untuk mengarungi samudra dari Medan (Sumatra Utara) hingga Sorong (Papua) secara bolak-balik. “Dari kajian kami, untuk mewujudkan biaya logistik yang efisien, kita harus mengimplementasikan tol laut tadi,” ujar Ketua Supply Chain Indonesia, Setijadi, di Jakarta, baru-baru ini.
Ia menerangkan, saat ini terdapat dua konsep sistem logistik yang ditawarkan.
Pertama, konsep logistik maritim yang dicanangkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan cetak Sistem Logistik Nasional (Sislognas).
Kedua ialah konsep tol laut yang dicetuskan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Namun, konsep logistik maritim yang hanya mengandalkan dua hub pelabuhan, yaitu Pelabuhan Kuala Tanjung di Indonesia Barat, dan Pelabuhan Bitung di Indonesia Timur, itu dinilai lemah.
Pasalnya, kelautan nasional terbilang luas. “Sedangkan, konsep tol laut memiliki kelebihan yang mengharuskan penggunaan kapal dengan kapasitas yang besar pada seluruh pelabuhan di Tanah Air, sehingga akan berdampak pada efisiensi biaya angkut per kontainer,” jelas dia.
Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional XLIX (IKAL 49) turut menilai penerapan tol laut realistis. Ketua IKAL 49 Boedhi Setiadjid mengatakan penerapan konsep itu dapat menjadikan laut sebagai basis konektivitas produksi dan pemasaran antardaerah/pulau di Indonesia dan regional, sehingga dapat menekan disparitas harga dengan menekan biaya transportasi dan logistik yang saat ini tinggi.
Sumber dan berita selengkapnya:
