Bisnis, JAKARTA — Presiden Joko Widodo menekankan perlunya platform logistik tunggal untuk menyederhanakan birokrasi yang selama ini memicu inefisiensi, baik dari sisi waktu maupun biaya.
Presiden menyorotimasalah utama berada pada ekosistemlogistik nasional yangbelum efisien karenabanyak birokrasi yangruwet dan kuatnya ego sektoralkementerian dan lembaga (K/L).
Jokowi menyatakan birokrasiyang berbelit perlu dipangkasagar proses bisnis logistik lebihsederhana.Saat ini, Presiden menegaskanbahwa Indonesia juga perlu membangun platform logistik dari hulusampai hilir.
Oleh karena itu, tegas Jokowi,Indonesia harus berani merancangplatform logistik terintegrasi mulai dari single submission, singlefiling, single payment channel,single risk management, singlemonitoring, sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis.
“Dan, saya tekankan kolaborasisistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface dansaling terhubung tanpa harusmenghilangkan sistem-sistemyang sudah ada,” katanya dalam rapat terbatas melalui videoconference di Istana MerdekaJakarta, Rabu (18/3).
Presiden memaparkan biaya logistik sebesar 24% dari produkdomestik bruto (PDB) atau setaradengan Rp3.560 triliun termasukterlalu tinggi. Padahal, biaya logistik dan biaya transportasi merupakan komponen terbesar yangmembuat biaya inventory semakinmeningkat.
Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI),Setijadi, menilai masih tingginya biayalogistik yang dikeluhkan Jokowidiakibatkan oleh lemahnya landasan hukum di bidang logistik.
LIMA MASALAH
Selain soal landasan hukum,dia menyatakan ada lima faktorutama yang memicu inefisiensilogistik.Pertama, Indonesia dihadapkanperkara keseimbangan volumemuatan antarwilayah.
“Pertumbuhan ekonomi yangterpusat di Pulau Jawa mengakibatkan inefisiensi transportasilaut Indonesia karena kekurangan muatan balik dari wilayah-wilayah dengan pertumbuhanekonomi rendah, terutama dikawasan timur Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis.
Dengan kondisi itu, dia menyarankan perlu pengembanganpotensi komoditas unggulan dimasing-masing wilayah, pembangunan industri serta pengembangan ekonomi wilayah.Untuk jangka panjang, lanjutnya, perlu perencanaan dan implementasi secara sistemik dansistematis dengan melibatkan parapihak terkait.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Kamis, 19 Maret 2020.
Salam,
Divisi Informasi
