RMco.id Rakyat Merdeka – Konektivitas transportasi khususnya di laut masih banyak ppekerjaan rumahnya. Sekretaris Jenderal Indonesia Maritime Transportation and Logistic Watch (IMLOW) Achmad Ridwan Tentowi menuturkan, ada tiga faktor yang penting dilakukan pemerintah.
Pertama, penyelesaian peningkatan pelabuhan 5 deep-sea port, 19 feeder port, dan 100 sub feeder port. Kedua, fokus pembangunan 9 kawasan industri prioritas nasional atau proyek prioritas strategis (major project) termasuk 18 kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ketiga, pembangunan pelabuhan dan pusat pertumbuhan diutamakan disebar ke luar Pulau Jawa.
“Itu penting untuk menekan kesenjangan antardaerah. Pengoptimalan program tol laut, butuh lembaga atau badan otoritas sebagai pengawas. Evaluasi secara komprehensif program Tol Laut perlu dilakukan, menyangkut transparansi schedule, ketersediaan ruang muat, dan uang tambang (freight),” kata Ridwan dalam keterangan resminya, Minggu (27/12).
Selain itu, Ketua Departemen Maritim dan Perdagangan Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia ini menilai, pogram Tol Laut juga perlu diikuti peningkatan infrastruktur transportasi darat dan fasilitas pergudangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Terkait kepelabuhanan, saat ini butuh Undang-undang (UU) Kepelabuhanan terpisah dari UU Pelayaran. Hal itu untuk memberi kepastian hukum mengenai investasi, tenaga kerja, dan kelancaran arus barang. Butuh pula penguatan peran otoritas pelabuhan dengan membentuk Badan Otoritas Pelabuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/58925/optimalkan-program-tol-laut-bangun-infrastruktur-di-pulau-terdepan
Salam,
Divisi Informasi
