JAKARTA – DPP Pelayaran Rakyat meminta pemerintah tidak hanya memberikan dana alokasi khusus bagi pembangunan pelabuhan rakyat semata, tanpa memperhatikan aspek lain dalam pengembangan pelayaran.
Ketua Umum DPP Pelayaran Rakyat (Pelra) Sudirman Abdullah menegaskan pelayaran rakyat juga membutuhkan bantuan dari pemerintah dalam membangun kapal, mengembangkan muatan dan asuransi kapal.
“Kami mengapresiasi adanya DAK [dana alokasi khusus] dari pemerintah, tetapi jangan hanya pelabuhan,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (14/10).
TAHUN DEPAN
Menurutnya, Kementerian Perhubungan juga pernah mengalokasikan dana untuk program pengembangan pelabuhan. Namun, dana dari DAK untuk pelabuhan rakyat pertama kali dianggarkan pada 2016.
Untuk memperoleh DAK, imbuhnya, pemerintah daerah harus mengajukan proposal pengembangan pelabuhan rakyat terlebih dahulu.
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 15 Oktober 2015
