Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Wahyu Sakti Trenggono, mengungkapkan bahwa kementeriannya telah memperoleh fasilitas pinjaman lunak dari beberapa lembaga keuangan dunia untuk membangun pelabuhan modern. Lembaga-lembaga keuangan itu di antaranya Asian Development Bank (ADB), American Financial Group (AFG) dan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Meski begitu, pembangunan infrastruktur pendukung program Penangkapan Ikan Terpadu (PIT) ini baru bisa dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
“Itu pinjaman untuk pembangunan pelabuhan. Jadi, mudah-mudahan di pemerintahan akan datang akan dijalankan. Enggak bisa [tahun ini]. Waktunya enggak cukup. Biar enggak ada pekerjaan yang dimulai terus kemudian lanjut,” kata Trenggono saat ditemui awak media usai Rapat Kerja dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Meski peraturan pemerintah (PP) yang menjadi payung hukum kebijakan ini telah tersedia, yakni PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur, program PIT bakal diwariskan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Prabowo. Pasalnya, pemerintah saat ini masih harus menyiapkan berbagai hal lain.
Apalagi, pemerintahan Jokowi hanya tinggal menghitung bulan sebelum resmi berakhir pada Oktober nanti.
“Jadi, kalau ditanya kapan itu jalan, mohon maaf [tidak bisa sekarang]. Itu kita mulai 2021 [proses]exercise, 2022 pendalaman ke seluruh dunia, benchmarking, dan sebagainya, 2023 baru keluar PP. 2024 tidak bisa langsung [dikerjakan]. Jadi, mudah-mudahan di pemerintahan akan datang akan dijalankan,” jelasnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://tirto.id/pembangunan-pelabuhan-pit-baru-bisa-dikerjakan-di-masa-prabowo-g3om
Salam,
Divisi Informasi
