Jakarta- Pemerintah menggeser fokus pembahasan pengendalian BBM Bersubsidi dari strategi dual pricing menjadi strategi harga tunggal yang kemungkinan tidak melampaui angka Rp6.500 per liter.
“Masalah dua harga ini kayak-nya keberatan. Itu dari DPR juga suaranya seperti itu, dari masyarakat juga. Ada harapan biar satu harga saja, lebih praktis dan rakyat siap kok. Rakyat sudah mengerti, “ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara di Kantor Presiden, Senin (29/4).
Menurutnya, penaikan harga BBM Bersubsidi dalam satu harga akan disertai dengan pemberian kompensasi dalam bentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) kepada kelompok masyarakat miskin.
“Itu yang mungkin hari ini (kemarin) juga dimatangkan. Presiden lebih vulgar lagi, langsung kompensasi BLT itu harga mati. Kalau penaikan harga ini harus,” kata Wacik.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis menegaskan pemberian BLT sebagai kompensasi kebijakan harga BBM bersubsidi tidak diatur dalam APNB 2013.
“Kalau presiden mengatakan BLT adalah harga mati, maka tidak akan ada kenaikan harga BBM (Bersubsidi) sampai dengan APBN-P 2013. Mau uang dari mana BLTnya? itu berarti harus ada persetujuan dari DPR dulu,” katanya kepada Bisnis, Senin (29/4)
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak Selasa 30 April 2013
