×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

Open in Google Maps
  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
  • TRAINING
    • Basic Logistics
    • Supply Chain Management
    • SCM Maritime Sector
    • Cold Chain Logistics
    • Warehouse Management
    • Transportation Management
    • Procurement Management
    • Inventory Management
    • Demand Forecast & Sales Operations Planning
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
FREEINFO
Supply Chain Indonesia
Friday, 02 January 2015 / Published in Berita

Pemerintah Janji Kebijakan Bongkar Muat di Laut Lebih Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menjanjikan kebijakan transshipment atau bongkar muat muatan di tengah laut yang lebih baik tahun depan. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Saut P Hutagalung mengatakan larangan transshipment yang diberlakukan saat ini dalam rangka pembenahan di sektor perikanan tangkap.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia memberikan beberapa catatan akhir tahun 2014 kepada pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto meminta penerapan kebijakan transshipment lebih diperhatiakan. Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 57/2014, transshipment dilarang.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan transshipment bisa diterapkan pada kapal-kapal berukuran diatas 1.000 GT atau kapal yang memiliki fasilitas cold storage memadai. Dia mengatakan untuk jenis kapal di atas 1000 GT boleh diberlakukan kebijakan itu. Namun, bagi kapal di bawah ukuran tersebut perlu diberi perhatian serius. Apalagi keterbatasan BBM dan cold storage bisa menyebabkan ikan cepat busuk.

 

Sumber dan berita selengkapnya:
http://palingaktual.com/1322189/pemerintah-janji-kebijakan-bongkar-muat-di-laut-lebih-baik/read/

Komentar

comments

Tagged under: distribusi, Logistics, LOGISTIK, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

What you can read next

Rizal Ramli Tuding Pelindo II Penyebab Lamanya Dwelling Time
Depo Peti Kemas Tanpa Izin di Bitung
Dipercepat, Pembangunan Dermaga 2 Pelabuhan Marunda

Recent Posts

  • Ekspor Produk Perikanan ke China Diproyeksikan Lampaui 890 Juta Dolar AS

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementeria...
  • Marketplace Logistik KargoNexus Dongkrak Efisiensi Waktu Pengadaan Logistik Hingga 30 Persen

    Nextren.com – Rumitnya masalah logistik d...
  • Rajawali Nusindo Bangun Gudang Pusat Baru di Kawasan Industri Cikarang

    Jakarta (ANTARA) -Perusahaan distribusi dan per...
  • Operasional Pelabuhan Pangulubelo Dihentikan Mulai Juli Hingga Desember

    Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kela...
  • Deliveree Beberkan Tantangan Bisnis Logistik Di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Deliveree, startup ...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat