×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

Open in Google Maps
  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
  • TRAINING
    • Basic Logistics
    • Supply Chain Management
    • SCM Maritime Sector
    • Cold Chain Logistics
    • Warehouse Management
    • Transportation Management
    • Procurement Management
    • Inventory Management
    • Demand Forecast & Sales Operations Planning
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
FREEINFO
Supply Chain Indonesia
Monday, 27 April 2015 / Published in Berita

Pengaturan Logistik Nasional: Jokowi Diminta Turun Tangan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo diminta turun tangan menyelesaikan rumitnya koordinasi bidang logistik di Indonesia yang memicu ongkos logistik di Tanah Air menjadi mahal.

 

Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan sejauh ini arah pengaturan logistik di Tanah Air belum jelas karena tidak terkoordinasi dengan baik.

 

“Sejauh ini masih saja belum ada satu kementerian teknis yang bertanggung jawab sepenuhnya di bidang logistik. Ditambah lagi saat ini ada nomenklatur baru Kemenko Maritim, penanganan logistik semakin tidak menentu,” ujarnya, Minggu (26/4).

 

SUBSIDI KAPAL

Terkait dengan implementasi Tol Laut, Yukki menilai pemerintah tidak perlu memberikan subsidi operasional kapal barang di kawasan timur Indonesia dengan alasan kapal akan merapat ke daerah jika ada muatan yang bernilai tinggi di lokasi itu.

 

“Jadi menurut saya yang harus dilakukan adalah meningkatkan perekonomian di daerah yang menjadi lintasan Tol Laut,” ucapnya.

 

Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 27 April 2015

Sumber Foto:
jurnalmaritim.com

 

Komentar

comments

Tagged under: distribusi, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

What you can read next

BI-Kemendag Kolaborasi Perkuat Pasar Dalam Negeri dan Ekspor
HIPMI Dukung Pemerintah Tetapkan Kenaikan PNBP pada Sektor Perikanan dan Kelautan
Apindo Minta Lokasi Pelabuhan Cilamaya Jangan Diutak-atik

Recent Posts

  • Ekspor Produk Perikanan ke China Diproyeksikan Lampaui 890 Juta Dolar AS

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementeria...
  • Marketplace Logistik KargoNexus Dongkrak Efisiensi Waktu Pengadaan Logistik Hingga 30 Persen

    Nextren.com – Rumitnya masalah logistik d...
  • Rajawali Nusindo Bangun Gudang Pusat Baru di Kawasan Industri Cikarang

    Jakarta (ANTARA) -Perusahaan distribusi dan per...
  • Operasional Pelabuhan Pangulubelo Dihentikan Mulai Juli Hingga Desember

    Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kela...
  • Deliveree Beberkan Tantangan Bisnis Logistik Di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Deliveree, startup ...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat