TANGERANG-Sejumlah pengusaha angkutan barang Provinsi Banten mendesak pemerintah daerah untuk duduk bersama dalam mencari solusi atas sejumlah permasalahan transportasi yang ada diwilayah itu.
Syaiful Bahri, Ketua Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Angkutan khusus Pelabuhan & Industri Banten, mengatakan selama ini pemerintah daerah berjalan sendiri tanpa melibatkan pengusaha angkutan barang dalam mengeluarkan peraturan menyangkut kelangsungan bisnis logistik tersebut.
“Baru-baru ini pemda mengeluarkan regulasi terkait dengan batas maksimal beban angkutan. Namun, perumusan tidak melibakan pengusaha angkutan dan implementasi tanpa sosialisasi, sehingga banyak armada yang terjaring razia,” ujarnya, Rabu (5/11).
Sumber dan berita selengkapnya:
Bisnis Indonesia, edisi cetak 6 November 2014
