REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan saat ini sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengenai penerapan biodisel B20. Setelah adanya pertemuan tersebut, Yukki harapkan adanya dukungan dari pemerintah untuk kemudahan peremajaan truk jika penggunaan B20 diterapkan.
“Kami perlu diperjuangkan meski bukan domain Kemenhub untuk kemudahan peremajaan unit (truk). Kalau selama ini dengan DP 30 persen tapi katanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) katanya boleh memutuskan menjadi nol persen. Tapi tergentung dengan NPL lembaga keuangan atau bank nya,” kata Yukki kepada Republika.co.id, Rabu (5/9).
Selain itu, dia juga mengusulkan bea masuk suku cadang untuk truk diringankan seperti di negara ASEAN pada umumnya. Hal tersebut diharapkam bisa diberikan karena menurut Yukki, truk dan kapal juga merupakan bagian dari infrastruktur dalam mendistribusikan barang sehingga ada yang namanya tol laut.
Di sisi lain, Yukki juga meminta jaminan pasokan biodisel B20 dari Pertamina. “Kemenhub sudah berjanji akan bersurat dengan Kementerian Energi Dumber Daya dan Mineral (ESDM) karena di beberapa lokasi seperti di Bangka, Bengkulu, dan Kalimantan terjadi antrean dan ternyata kosong. Di Sumatera bahkan ada kasus antre (membeli biodisel B20) sampai 18 jam,” kata Yukki.
Untuk itu, dia mengharapkan ada jaminan pasokan setelah penerapan B20 diperluas sejak 1 September 2018. Selain itu, dia juga mengharapkan adanya jaminan untuk kualitas solar B20 yang harus terjamin sehingga tidak di bawah standar.
“Kualitasnya kan terkadang kita tidak paham jadi selain pasokan juga jaminan kualitas. Kita akan melakukan pengecekan secara acak apakah kualitasnya sesuai nantinya,” tutur Yukki.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
