TEGAL – Peralihan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari akan segera direalisasikan, Penataan pengambilalihan akan dinaungi langsung Kementerian Kelautan & Perikanan (KKP). Aktivitas kapal di Pelabuhan tersebut sangat besar. Setiap harinya hampir 1.700 unit kapal bersandar di tempat itu, setiap hari 1.100 kapal yang melaut. Melihat kapasitas yang tidak memenuhi banyak kapal bersandar di Pelabuhan Umum milik Pelindo.
Maka kalangan dewan Komisi B DPRD Jawa Tengah menyambangi PPP Tegalsari, Tegal, Senin (2/10/2023) untuk melihat langsung regulasi yang akan dijalankan nantinya.
Faktor lahan dermaga juga menjadi salah satu pendorong peralihan dari pemerintah daerah ke provinsi. Karena dermaga yang sedang dibangun saat ini hanya bisa memuat 800 kapal, tentunya tidak bisa memenuhi jumlah kapal nelayan yang berlabuh setiap harinya.
Wakil Ketua Komisi B, Sri Maryuni, mengharapkan jika direalisasikan maka kesejahteraan para nelayan juga harus meningkat, mengingat banyak masyarakat Tegal menggantungkan nafkah dari sektor perikanan laut.
Di sisi lain, DPRD Jateng akan sangat mendukung jika memang dari sudah keputusan final untuk diambil alih namun harus ada perhatian khusus bagi para pegawai dan masyarakat agar kesejahteraan mereka juga terjamin.
“Kami dari DPRD, akan sangat mendukung jika sudah final dikelola pusat dan mungkin PPP Tegalsari akan bisa berkembang jauh lebih baik dan modern. Sehingga nanti proses transaksi di sektor perikanan Kota Tegal bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Namun, semestinya peralihan dari pemerintah provinsi ke pusat harus ada keseimbangan kesejahteraan bagi para pegawai dan masyarakat sekitar apabila Pelabuhan Perikanan nanti sudah jadi lebih baik, karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” kata legislator asal PAN.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://dprd.jatengprov.go.id/peralihan-ppi-tegalsari-untuk-maksimalkan-operasional-kesyahbandaran/
Salam,
Divisi Informasi
