Konsep kemaritiman dalam bentuk tol laut, yakni pembangunan mengintegrasikan sistem logistik laut dan darat, kini tengah digenjot oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Proyek ini masih menyisakan pertanyaan besar akan nasib pembangunan infrastruktur darat, khususnya infrastruktur jalan. Padahal, Indonesia masih mengalami krisis infrastruktur jalan.
Menurut World Economic Forum 2013-2014, indeks daya saing kualitas infrastruktur jalan di Indonesia masih berada pada posisi 61 dari 148 negara. Demikian halnya dengan indeks kinerja logistik yang dipengaruhi infrastruktur jalan.
Berdasarkan data Bank Dunia 2014, Indonesia berada pada peringkat 53 dari 155 negara. Menurut Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, Tri Widjajanto, konsep tol laut tersebut harus ditunjang infrastruktur darat. Infrasturktur yang dimaksud bukan hanya jalan, namun juga listrik dan air.
“Pembangunan tol laut didukung oleh 24 pelabuhan laut dalam (deep sea port). Hub port-nya ada dua, Kuala Tanjung di sebelah barat dan Bitung di timur. Nah, pelabuhan-pelabuhan ini tentu saja membutuhkan akses jalan, listrik, dan air,” ujar Tri kepada Kompas.com, Kamis (30/10/2014).
Terobosan
Untuk mengatasi kendala dana tersebut, lanjut Tri, pemerintah harus melakukan berbagai terobosan baru. Beberapa terobosan di antaranya adalah melibatkan peran BUMN, BUMD, dan swasta melalui skema kerjasama pemerintah swasta. “Namun, sebelum opsi kerjasama pemerintah-swasta ini dijalankan, harus dilakukan studi kelayakan secara finansial dan ekonomi,” ujarnya.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://suaracargo.com/2014/10/31/peran-infrastruktur-darat-dalam-konsep-tol-laut/
