Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan seharusnya mengembangkan pelabuhan Cirebon untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta daripada membangun Pelabuhan Cilamaya ditargetkan baru beroperasi pada 2023.
Ina Primiana, Peneliti dari Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kamar Dagang dan Industri Indonesia, saat diskusi bertajuk Kepastian Pembangunan Pelabuhan Cilamaya untuk Logistik Nasional, mengungkapkan daripada ngotot membangun Pelabuhan Cilamaya yang masih tidak jelas akibat Kemenhub tidak mengajak semua pihak yang mempunyai kepentingan di wilayah tersebut, seharusnya mengembangkan Pelabuhan Cirebon yang sudah mempunyai fasilitas pendukung dan siap dioperasikan.
“Cirebon bisa dijadikan prioritas oleh Kemenhub, karena fasilitas pendukung di sana sudah lengkap. Ada kereta api dan jalan tol yang akan dikembangkan. Nanti biaya transportasinya akan menjadi murah,” ujarnya.
Guru besar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung ini mengatakan, konflik kepentingan di Cilamaya karena semua pihak tidak dilibatkan, seperti Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) sebagai pengelola sumur dan fasilitas produksi minyak dan gas (migas) blok ONWJ.
“Perencanaannya tidak terintegrasi antar instansi dan lembaga dalam merumuskan pembangunan Cilamaya, sehingga menjadi konflik. Dikatakan bahwa feasibility study selesai pada 2011, tetapi baru diketahui 2014. Sedangkan tata ruang Karawang baru ditetapkan 2013,” kata Ina.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://industri.bisnis.com/read/20150306/98/409290/polemik-cilamaya-kembangkan-pelabuhan-cirebon-saja
