×
Supply Chain Indonesia Video Channel
QUESTIONS? CALL: +62 22 720 5375 +62 821 1515 9393

Supply Chain Indonesia

Supply Chain Indonesia

Lembaga Pendidikan, Pelatihan, Konsultasi, Penelitian, Pengkajian & Pengembangan Logistik

+62227205375
Email: sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA
Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

  • BERANDA
  • PROFIL
  • AGENDA
    • Agenda 2022
    • Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
    • E-Training
      • Basic Logistics
      • Supply Chain Management
      • SCM Maritime Sector
      • Warehouse Management
      • Transportation Management
      • Cold Chain Logistics
      • Inventory Management
      • Procurement Management
      • Demand Forecast & Sales and Operations Planning
  • OPINI
  • UNDUH
    • Paparan SCI
    • Infografis
    • Data Logistik
    • Kementerian dan Lembaga
    • Asosiasi dan Lembaga Non-Pemerintah
    • Seminar dan Konferensi
    • Forum Diskusi
    • Materi Pembelajaran
      • ERP
      • Manajemen Logistik
      • Sistem Transportasi dan Distribusi
      • Supply Chain Management
      • Manajemen Persediaan
    • Peraturan Perundangan
      • Undang-Undang
      • Peraturan Presiden
      • Peraturan Gubernur
      • Peraturan Pemerintah
      • Kementerian Pekerjaan Umum
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian Perhubungan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Keuangan
      • Badan Nasional Penanggulangan Bencana
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Kesehatan
  • HUBUNGI KAMI
COMPANYPROFILE
Supply Chain Indonesia
Tuesday, 11 November 2014 / Published in Berita

Politik Anggaran Indonesia Tidak Berpihak Pada Pengembangan Infrastruktur Maritim

Surabaya, JMOL ** Dengan keunikan geografis Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain, Indonesia layak disebut sebagai Benua Maritim. Dengan duapertiga wilayahnya berupa laut, total luas wilayah Indonesia adalah setengah dari total Benua Eropa, dan 70 persen dari luas benua Australia. Dari 34 provinsi yang dimiliki, Indonesia memiliki 8 provinsi kepulauan, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Politik anggaran Indonesia sangat tidak berpihak pada pengembangan infrastruktur maritim. Secara rata-rata, dalam tujuh tahun terakhir, komposisi anggaran relatif tidak banyak berubah dengan dominasi infrastruktur jalan (darat) sebesar 70 persen, sedangkan laut hanya sebesar 20 persen, dan lainnya 10 persen.

Kondisi di atas telah lama menjadi perhatian para insinyur di Indonesia. Salah satunya, Prof Tri Achmadi, seorang pakar transportasi laut dari Institut Teknologi 10 November (ITS) Surabaya. Menurut Didi, sapaan akrabnya, hal tersebut adalah cerminan kebijakan pembangunan yang salah arah dengan mengabaikan realitas geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar.

Didi menjabarkan, komponen utama infrastruktur Negara Maritim adalah pelayaran, pelabuhan, dan galangan kapal. Sayangnya, hingga saat ini pembangunan komponen utama tersebut terus dikesampingkan.

 

Pantura Jawa, Bukti Dominasi Infrastruktur Darat

Dengan volume sekitar 40 ribu unit kendaraan per hari, jalur Pantura Jawa termasuk salah satu jalur terpadat di dunia. Padahal, kapasitas jalur Pantura hanya mampu menampung beban sebesar 20 ribu unit kendaraan per hari. Itu pun diperparah dengan kenyataan bahwa dari 40 ribu kendaraan yang melintas, 20 ribu di antaranya merupakan truk. Wajar bila tiap tahun pemerintah menghabiskan dana hingga Rp1,2 triliun rupiah untuk dana perbaikan dan perawatan jalan.

Dilihat secara makro ekonomi, tingkat perekonomian di jalur Pantura Jawa telah memakan porsi 27 persen dari perekonomian nasional. Mobilitas logistik di Pulau Jawa pun terkonsentrasi di Jalur sepanjang 1.316 kilometer dengan arus barang yang mencapai 800 juta ton per tahun.

 

Sumber dan berita selengkapnya:

ITS : Politik Anggaran Belum Pro Maritim

 

Komentar

comments

Tagged under: distribusi, Logistics, LOGISTIK, Logistik Indonesia, Maritim, Pergudangan, rantai pasok, Supply Chain, Supply Chain Indonesia, transportasi

What you can read next

Pebisnis Logistik di Sulselbar Genjot Kompetensi SDM Hadapi MEA
Pembatasan Jam Operasi Truk: Aptrindo Siap Uji Coba di Tol Cikampek
Prospek Platform e-Commerce Tetap Positif di Indonesia

Recent Posts

  • Target Bongkar Muat Peti Kemas 60 Ribu Teus

    TARAKAN – Di tahun ini Pelindo Terminal Peti Ke...
  • Momen Bulan Ramadhan Dorong Pertumbuhan Ekonomi

    JAKARTA, KOMPAS — Momen bulan Ramadhan dan hari...
  • Pesawat Kargo Terbesar di Dunia Mendarat di Bandara Kertajati

    Jakarta – Pesawat kargo terbesar dunia, y...
  • Jokowi Terbitkan Inpres Konektivitas Jalan Daerah, Termasuk untuk IKN

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko ...
  • OECD Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Melambat

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Organisasi Kerja...
  • GET SOCIAL

Copyright © 2017, SUPPLY CHAIN INDONESIA | Komplek Taman Melati B1/22 Pasir Impun Bandung 40194 Indonesia

TOP
WhatsApp chat