JAKARTA – Menjelang empat tahun penyelenggaraan Tol Laut, Kementerian Perhubungan akan terus mengevaluasi salah satu program Nawa Cita dari pemerintah tersebut. Langkah itu dimaksudkan untuk memaksimalkan dan mendorong produktivitas muatan tol laut sehingga dapat menurunkan disparitas harga antara Indonesia wilayah Barat dan Timur.
“Penyelenggaraan program Tol Laut sebagai salah satu program unggulan Pemerintahan Joko Widodo, terus dievaluasi guna mendapatkan masukan dan perbaikan agar tujuan penyelenggaraan tol laut tersebut tepat sasaran,” kata Plt Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko di Jakarta, akhir pekan lalu.
Adapun evaluasi tol laut, tambahnya, terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas, dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik, serta tentunya dampak pelaksanaan program tol laut terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
“Yang jelas, Pemerintah terus mengevaluasi dan melakukan sejumlah perbaikan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Program Tol Laut, yakni menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (T3P), serta menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.
Saat ini, menurut Wisnu, yang sering dikeluhkan dan menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTKTI). Padahal, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTKTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa bisa dibilang lebih menguntungkan karena biaya angkut relatif lebih murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Sumber dan berita selengkapnya:
Salam,
Divisi Informasi
