Program Aksi Sinergi dan Efisiensi Logistik dalam Peningkatan Perekonomian Rakyat

Oleh: Setijadi | Chairman at Supply Chain Indonesia

1. Supply Chain Indonesia (SCI) memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang terus mendorong sinergi perusahaan-perusahaan BUMN. Salah satunya melalui Program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat yang diluncurkan di Brebes (11/4).

   Apresiasi kepada Presiden Jokowi juga patut diberikan karena sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dengan memberdayakan petani, peternak, dan nelayan.

2. Program Aksi Sinergi yang diluncurkan Presiden Jokowi melibatkan sejumlah BUMN dan kementerian/lembaga terkait. Sinergi berbagai pihak ini sangat tepat karena pembangunan ekonomi bersifat multidimensi dan multisektoral, termasuk sektor logistik sebagai salah satu penggerak utama.

   Program Aksi melibatkan beberapa perusahaan BUMN, yaitu Bulog, PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, dan PT Bhanda Graha Reksa.

   Kementerian-kementerian yang terlibat yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Program tersebut juga melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan perbankan.

3. Sinergi perusahaan-perusahaan BUMN sangat berpotensi berperan dalam berbagai upaya peningkatan efisiensi logistik nasional karena potensi infrastruktur, fasilitas, dan layanannya. BUMN sektor logistik mengelola infrastruktur yang sangat lengkap, mencakup kepelabuhanan, kebandarudaraan, jalan, dan rel kereta api. Fasilitas yang dimiliki BUMN tersebar dan menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan-perusahaan BUMN sektor logistik beserta anak-anak usahanya mempunyai berbagai layanan logistik, antara lain: pergudangan, transportasi, freight forwarding, depo peti kemas, dan sebagainya.

   Infrastruktur, fasilitas, dan layanan BUMN sektor logistik tersebar di berbagai perusahaan BUMN maupun anak usahanya, antara lain: PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Berdikari, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Pos Logistik Indonesia, PT Kereta Api Logistik, PT Angkasa Pura Logistik, dan lain-lain.

4. Sinergi di antara perusahaan BUMN/anak usaha di sektor logistik akan bermanfaat untuk meningkatkan utilisasi aset, optimalisasi rencana investasi (pengembangan fasilitas), meningkatkan integrasi pelayanan, dan meningkatkan daya saing.

   Sinergi BUMN/anak usaha di sektor logistik akan meningkatkan efisiensi operasional yang akan berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang dilayani (baik swasta maupun BUMN produsen) maupun terhadap logistik nasional, serta meningkatkan profitabilitas BUMN/anak usaha di sektor logistik itu sendiri.

5. Namun demikian, sinergi di antara perusahaan-perusahaan BUMN harus dilakukan dengan tetap menjunjung Good Corporate Governance (GCG) dan menghindari praktik-praktik yang mengarah kepada monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sebaliknya, hendaknya sinergi juga dikembangkan antara perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta dengan memanfaatkan kompetensi dan keunggulannya masing-masing.

   Cold Chain

6. Dalam implementasi Program Aksi Sinergi untuk Ekonomi Rakyat, Pemerintah perlu mengembangkan dan mendorong pemanfaatan cold chain (rantai dingin) mengingat komoditas-komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan yang bersifat perishable (mudah rusak).

   Penggunaan cold chain berpotensi mengurangi tingkat kerusakan komoditas atau produk, sehingga akan meningkatkan daya saing produk yang sangat penting dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

7. Penggunaan cold chain di Indonesia belum optimal karena terkendala masalah infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai di lokasi produksi maupun di jalur distribusi, serta keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pendukung, misalnya pembangkit listrik. Selain itu, terdapat kendala keterbatasan modal untuk investasi cold chain system, dan pemahaman para pelaku masih kurang terhadap penggunaan dan pemanfaatan cold chain.

8. Dalam upaya pemanfaatan cold chain, diharapkan peranan Pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di sentra produksi, misalnya gudang penyimpanan, cold storage, dan mesin pembeku, serta infrastruktur distribusi, misalnya, pelabuhan dan terminal yang dilengkapi dengan peralatan bongkar muat dan unplug reefer. Selain, Pemerintah juga harus membangun sejumlah pusat pembangkit listrik untuk menjamin ketersediaan listrik (yang masih menjadi masalah di beberapa wilayah), serta memberikan insentif untuk mendorong pengembangan usaha dan investasi jasa logistik.

Komentar

comments