MedanBisnis – Jakarta. Jembatan Selat Sunda (JSS) adalah mega proyek yang kerap dibicarakan di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Infrastruktur penghubung Jawa dan Sumatera ini bernilai ratusan triliun rupiah. Namun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), proyek ini tidak lagi dilirik. Pemerintahan Jokowi kemungkinan besar tidak akan melanjutkan Jembatan Selat Sunda.
Beberapa menteri di Kabinet Kerja sudah mengemukakan bahwa Jembatan Selat Sunda tidak masuk prioritas pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan. Berbagai alasan pun dikemukakan, mulai dari tidak sesuai dengan prinsip negara maritim sampai menegaskan pembangunan yang terpusat di Indonesia Barat.
Andrinof adalah menteri pertama yang mengungkapkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak akan melanjutkan proyek Jembatan Selat Sunda. Dalam jangka 10 hingga 15 tahun ke depan, dia menyebutkan Jembatan Selat Sunda belum jadi pilihan. “JSS ini terus terang Pak Jokowi sendiri menyimak rencana itu. Saya yakin JSS bukan pilihan setidak-tidaknya untuk 10 sampai 15 tahun ke depan,” kata Andrinof.
Andrinof mengatakan, daripada membangun JSS, pemerintah bakal memberdayakan sektor maritim dengan mengembangkan perhubungan laut. Upayanya, dengan cara membangun dermaga-dermaga, atau menambah kapal baru dengan mengganti kapal yang sudah usang.
Sementara Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menilai, pembangunan Jembatan Selat Sunda kurang sejalan dengan program prioritas Presiden Jokowi di bidang maritim. Dia juga menilai, pembangunan jembatan ini akan menegaskan bahwa pembangunan masih terpusat di Indonesia Barat.
Sumber dan berita selengkapnya:
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2014/11/05/127676/ragam-tanggapan-menteri-tentang-pembatalan-jss/#.VFmF4DSUdwI
