Jakarta – JMOL ** Perbedaan tarif antara pelabuhan di Indonesia Barat dan Indonesia Timur akan mempersulit terwujudnya kesetaraan biaya logistik di seluruh Indonesia.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, “Jika perbedaan tarif tersebut dibiarkan maka sulit menyukseskan proyek Tol Laut (Maritim Highway) yang digagas pemerintah Jokowi-JK.”
Selain penyesuaian tarif pelabuhan, pelaku usaha pelayaran juga membutuhkan berbagai insentif yang dapat menekan biaya operasi, agar pelayaran dari barat ke timur Indonesia menjadi bergairah dan kesuksesan program Maritim Highway dapat tercapai.
Pungutan Liar di Pelabuhan
Pada kesempatan yang sama, Ketum INSA mengakui aksi pungutan liar di pelabuhan saat ini sudah berkurang dibanding beberapa tahun yang lalu, terutama pada pelabuhan daerah timur Indonesia.
Penghapusan PPN BBM untuk kapal
Selain masalah pelabuhan, Carmelita menyampaikan kepada pemerintah untuk menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) 10% atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal.
Kondisi Pelayaran Nasional
Pelayaran nasional mulai menggeliat bangkit saat pemerintah memperlakukan asas cabotage melalui Instruksi Presiden No.5 tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional. Asas cabotage mewajibkan angkutan laut dalam negeri menggunakan kapal berbendera Merah Putih dan diawaki oleh awak berkebangsaan Indonesia
Sumber dan berita selengkapnya:
Rakernas INSA 2014: Pelayaran Nasional Masih Membutuhkan Perbaikan dan Kemudahan
